Bengkulu, CoverPublik.com – Pemerintah pusat menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 terkait normalisasi alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dan percepatan pembangunan infrastruktur di Pulau Enggano, Selasa (16/9).
Rapat dipimpin Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Gubernur Bengkulu, unsur Forkopimda, serta kepala daerah se-Provinsi Bengkulu.
“Kami sengaja datang ke Bengkulu untuk memastikan pelaksanaan Inpres ini berjalan sesuai target. Pulau Enggano adalah salah satu pulau strategis yang mendapat perhatian khusus pemerintah, terutama terkait penguatan dermaga dan konektivitas,” kata Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono.
Ia menekankan dua tahapan utama pelaksanaan Inpres 12/2025, yakni pemulihan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai paling lambat 31 Agustus 2025, dan normalisasi garis pantai maksimal 31 Juli 2025.
“Penggunaan anggaran daerah harus tepat sasaran. Pemerintah pusat berharap daerah ikut mengawal agar tidak ada hambatan di lapangan,” ujarnya.
Wakil Menteri Perhubungan Suntana menyoroti sejumlah kendala transportasi darat dan udara di Bengkulu. Salah satunya terkait Terminal Air Sebakul yang baru diresmikan 5 September 2025 namun masih minim integrasi moda lanjutan.
“Banyak penumpang belum mengetahui operasional terminal baru, sementara fasilitas integrasi angkutan kota masih terbatas,” jelasnya.
Ia juga menyinggung soal aset ATCS (Area Traffic Control System) yang berpotensi terbengkalai karena Pemprov Bengkulu menyatakan tidak sanggup menerima hibah pemeliharaan.
“Ini harus ada solusi agar infrastruktur tidak mubazir. Selain itu, panjang jalan nasional Bengkulu hampir 782 km, namun anggaran pemeliharaan masih sangat terbatas,” kata Suntana.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu menekankan pentingnya dukungan pusat untuk pembangunan bandara internasional, kesehatan dan pendidikan gratis, serta konektivitas jalan tol.
“Kami berharap setidaknya ada penguatan jalan nasional sepanjang 91 km yang bisa mendukung aktivitas logistik dan wisata,” kata Gubernur.
Direktur PT Pelindo menegaskan pihaknya siap melakukan pengerukan dan perawatan alur pelayaran Pulau Baai.
“Pelindo bertaruh besar dalam urusan dana. Kami butuh dukungan semua pihak agar target normalisasi ini tercapai,” ujarnya.
Sementara Camat Enggano menyampaikan langsung dampak positif program ini.
“Dalam satu bulan terakhir kami sudah merasakan alur pelayaran mulai normal. Terima kasih kepada pemerintah pusat dan daerah yang membantu kesulitan kami,” kata Camat.
Ia juga meminta tambahan fasilitas untuk masyarakat Enggano, termasuk layanan puskesmas yang memadai, kendaraan siaga bencana, penahan abrasi, serta penambahan kapal perintis hingga empat kali dalam sepekan.
Rapat koordinasi ini ditutup dengan komitmen lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi Inpres 12/2025 demi memperkuat konektivitas dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu, khususnya Pulau Enggano.
Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © COVERPUBLIK 2025
