Coverpublik.com – Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang menanggapi permintaan agar pemerintah menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga Pemilu 2024 selesai. Ganjar dengan tegas mengatakan bahwa bansos harus dipisahkan dari politisasi.
Ganjar menegaskan bahwa saat ini bansos telah menjadi komoditas yang terpengaruh oleh politik. Ia kemudian menyebut bahwa ada pihak yang mengatakan bahwa jika Ganjar-Mahfud terpilih, mereka akan menghentikan program bansos.
“Ya sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya, dulu ada yang menyampaikan ‘jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos’, tapi pernyataan seperti itu sebenarnya tidak mengerti aturan yang ada,” tegasnya.
Ganjar menjelaskan bahwa bansos telah disetujui oleh DPR setelah diusulkan oleh pemerintah, dan biasanya diatur oleh Kementerian Sosial. Ia menambahkan bahwa bansos ini bersifat rutin dan memang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Namun, Ganjar juga mengakui bahwa dalam tahun politik seperti ini, selalu ada pihak yang mencoba untuk mengklaim bahwa mereka yang memberikan bansos. Hal ini tentu saja membuat situasi semakin memanas dan tidak kondusif.
“Kalau sekarang ada bantuan tambahan karena kondisi-kondisi kemasyarakatan, ya itu situasi yang memang membutuhkan respons dari pemerintah. Saya kira baik, tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini saling klaim itu menjadi paling kuat,” ungkapnya.
Maka, Ganjar meminta agar masyarakat juga harus mengetahui bahwa bansos itu merupakan hak mereka sebagai rakyat. Namun, yang perlu diperbaiki adalah proses penyalurannya agar lebih tepat sasaran.
“Kenapa kami mengusung KTP Sakti? Jadi dengan identitas itu, seluruh profil masyarakat penerima manfaat sudah tercatat di dalamnya, sehingga bansos bisa lebih tepat sasaran. Ini adalah masalah yang selama ini belum selesai,” jelasnya.
Ganjar juga menyarankan agar setiap orang hanya perlu memiliki satu KTP yang sudah terintegrasi dengan data kependudukan, sehingga mereka bisa mendapatkan berbagai bantuan sosial seperti BLT dan jaminan kesehatan. Dengan begitu, masalah penyaluran bansos akan dapat diselesaikan dengan lebih efisien.
Semakin mendekati Pemilu 2024, Ganjar semakin menegaskan bahwa bansos harus dipisahkan dari politisasi. Ia berharap agar masyarakat bisa memilih pemimpin berdasarkan visi dan misi, bukan karena janji-janji bansos yang belum tentu terpenuhi.
Pewarta: Restu Edi
Editor: Man Saheri
