Kepahiang,Coverpublik.com – Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan, SP menegaskan, usulan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tidak perlu banyak dan pelaksanaannya bukan hanya formalitas belaka. Windra berharap Musrenbangcam ini dapat merangkum usulan dari tingkat desa dan kelurahan agar dapat diprioritaskan realisasinya pada tahun anggaran 2023 mendatan, ini disampaikannya pada Musrenbang Kecamatan Kepahiang di Aula Desa Bogor Baru Senin (7/2/22).
Ia menyebut, konsentrasi pembangunan kabupaten Kepahiang tetap pada peningkatan SDM, pemulihan ekonomi dan infrastruktur.
“Tak perlu banyak usulan sampai 100 tapi tidak direalisasikan. Harapan kita apa yang menjadi prioritas, sehingga Musrenbangcam ini tidak hanya formalitas belaka, seperti di Kecamatan Kepahiang persoalan banjir ini harus kita prioritaskan solusinya,” sampai Windra.
Ia menambahkan lagi hal tersebut adalah cara mengoptimalkan anggaran yang sangat terbatas ini. Iapun menyayangkan ketidakhadiran mayoritas kepala desa di Kecamatan Kepahiang tersebut, padahal usulan harus tersampaikan dari desa dan kelurahan.
“Kiat kita mengoptimalkan anggaran yang ada dengan skala prioritas, selanjutnya dengan skema pinjaman daerah yang mudah-mudahan dapat terealisasi dan selanjutnya pandemi covid bisa berakhir sehingga ekonomi dapat pulih. Tolong ditegur para kepala desa dan lurah yang tidak hadir, karena mereka ini representatif warganya. Kemudian ASN juga harus disiplin, karena ini terkait PP 94 tahun 2021 yang mengatur disiplin ASN. Jangan ada tebang pilih dalam hal ini,” ujarnya.
Sementara itu Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM. IPU, menjelaskan musrenbang adalah amanah Undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, selain itu ada Permendagri yang mengatur tentang skala prioritas dalam perencanaan pembangunan.
” Kita tahu anggaran kita sangat terbatas, kalau keinginan itu banyak. Bukan penting dan tidak penting, semua penting tapi perlu penanjaman skala prioritas, ” Kata Bupati Hidayatullah Sjahid.
Ia menambahkan dalam musrenbang yang juga dihadiri Wakil Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata Dan unsur Forkopimcam ini menyepakti skala prioritas pada tingkat kecamatan yang dikemudian dibawa ke tingkat kabupaten.
“Terkait banjir misalnya, harus dipahami mana yang kewenangan kita (pemkab kepahiang) dan mana yang kewenangan provinsi bahkan nasional. Prioritas kita masih seputar penanganan covid dan pemulihan ekonomi, infrastruktur serta pelayanan publik,” kata Bupati.
