Jakarta, CoverPublik.com – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan program renovasi 10.000 unit rumah tidak layak huni milik orang tua siswa Sekolah Rakyat di berbagai daerah Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan program tersebut merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Iya, 10.000 unit. Alhamdulillah ini sudah luar biasa Pak Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait) memberikan alokasi yang sesuai dengan harapan kami,” kata Gus Ipul kepada wartawan, Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan, program ini bertujuan memperkuat pendekatan keluarga dalam pengentasan kemiskinan, di mana anak memperoleh pendidikan melalui Sekolah Rakyat, sementara orang tua juga diberdayakan melalui perbaikan hunian.
“Di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan dan didukung dengan program-program strategis presiden. Salah satunya keluarga siswa Sekolah Rakyat dibantu renovasi agar rumahnya lebih layak huni,” ujarnya.
Gus Ipul menegaskan, tidak semua rumah dapat langsung dibantu dalam program ini. Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi, di antaranya status kepemilikan tanah yang sah milik keluarga penerima.
“Diutamakan bagi keluarga yang telah memenuhi syarat, seperti kepemilikan tanah dan aspek keamanan untuk renovasi,” katanya.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pihaknya akan melakukan survei lapangan di sejumlah wilayah untuk memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.
Beberapa daerah yang menjadi prioritas awal di antaranya Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan Bali.
“Supaya kita bisa mulai segera programnya,” ujar Maruarar Sirait.
Ia menyebutkan saat ini baru sekitar 50 persen data rumah tidak layak huni milik keluarga siswa Sekolah Rakyat yang masuk ke kementeriannya.
Targetnya, seluruh data sudah terkumpul paling lambat awal Juni 2026 sebelum tahun ajaran baru 2026/2027 dimulai.
“Kalau bisa tanggal 1 Juni 2026 data sudah masuk. Sekarang sudah sekitar 5.000 rumah tidak layak huni, itu sudah bisa kita mulai,” jelasnya.
Program ini diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan pendidikan dan perbaikan kualitas hunian secara bersamaan.
