Coverpublik.com – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah memprioritaskan isu ekonomi, keuangan, dan pembangunan sebagai fokus utama dalam pembangunan daerah. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, Pemkab Bengkulu Tengah bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Sugeng Oswari, S.Kom., M.Si, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Rakor ini dilakukan melalui platform zoom yang diadakan di Ruang Rapat Bupati (RRB) (05/02/2024).
Rakor tersebut dipimpin oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri, Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir, M.Si, dan diikuti oleh para Menteri/Kepala Negara Pemerintah Non Pemerintah, Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya mempersingkat waktu dan menekankan pada poin-poin penting yang perlu dibahas. Rakor ini juga diisi dengan pemaparan data historis mengenai kondisi inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPH) di bulan Januari 2024.
Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND), Dante Rigmalia, juga turut berpartisipasi dalam rakor ini. Dia menyampaikan tugas dan fungsi KND serta isu-isu prioritas yang akan mereka tangani, seperti memberikan perhatian dan komitmen dalam percepatan tersedianya produk hukum daerah untuk penyandang disabilitas.
KND juga akan berkoordinasi dengan komisi nasional disabilitas dalam proses pemantauan dan evaluasi advokasi serta pelaksanaan program inklusi bagi penyandang disabilitas.
Berdasarkan data statistik dari BPS tahun 2018, terdapat 17,64% penyandang disabilitas usia 5 tahun yang belum bersekolah, 4,31% yang sedang bersekolah, dan 78,05% yang tidak lagi bersekolah. Mayoritas dari mereka hanya berpendidikan sekolah dasar, dengan rata-rata lama sekolah hanya 5,32 tahun dan hanya 2,8% yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi.
Dante Rigmalia juga menekankan bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara yang mampu dan bisa berkontribusi aktif dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, diperlukan ruang bagi mereka untuk terlibat dalam semua proses pembangunan dan berkontribusi bagi negara.
Pada kesempatan ini, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Maliki, PhD, juga memberikan pemaparan mengenai pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas di daerah melalui rencana aksi daerah penyandang disabilitas.
Berdasarkan data dari susenas tahun 2023 dan sukernas tahun 2021 yang diolah oleh Bappenas, angka kemiskinan penyandang disabilitas lebih tinggi (13,81%) dari rata-rata kemiskinan nasional (9,36%). Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) untuk penyandang disabilitas juga lebih rendah (44%) daripada rata-rata nasional (69%). Selain itu, penyandang disabilitas juga memiliki masalah kesehatan yang lebih tinggi (50,78%) dibandingkan dengan non disabilitas (22,97%), dan hanya sebagian kecil dari mereka (20,22%) yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga SMA atau perguruan tinggi (35,54%).
Pewarta: Restu Edi
Editor : Man Saheri
