Pemkab Rejang Lebong Ikuti Rakor Kemendagri, Bahas Inflasi dan Stabilitas Harga Menjelang Akhir Tahun

Pemkab Rejang Lebong Ikuti Rakor Kemendagri, Selasa (4/11/2025). (Foto : Istimewa)

Rejang Lebong, CoverPublik.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong kembali berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (4/11/2025).

Rakor yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIB itu diikuti dari ruang rapat Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Forum ini menjadi wadah penting untuk mengevaluasi kondisi inflasi nasional sekaligus memperkuat langkah strategis pengendalian harga di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil pemaparan Kemendagri, inflasi nasional pada Oktober 2025 tercatat sebesar 0,28 persen (month-to-month/mtm) terhadap September 2025. Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi mencapai 2,86 persen, sementara inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) berada di angka 2,10 persen.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang tertinggi inflasi bulan Oktober dengan kontribusi 0,21 basis poin dari total inflasi 0,28 persen. Kenaikan harga emas perhiasan disebut sebagai penyebab utama.

“Dari total inflasi 0,28 persen, sekitar 0,21 basis poin disumbang oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, terutama dari komoditas emas perhiasan,” jelas perwakilan Kemendagri dalam rakor tersebut.

Harga emas global yang melonjak sepanjang Oktober 2025 menjadi pemicu utama kenaikan tersebut. Emas perhiasan mencatat inflasi bulanan 11,97 persen dengan andil 0,21 basis poin, dan secara tahunan melonjak hingga 42,76 persen.

Di sisi lain, kelompok pangan (volatile food) juga menjadi perhatian. Cabai merah mencatat inflasi 13,68 persen dengan andil 0,06 basis poin akibat penurunan produksi dan terbatasnya pasokan. Kenaikan harga juga terjadi pada telur ayam ras (4,43 persen) dan daging ayam ras (1,13 persen), dipicu oleh meningkatnya permintaan akibat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Pangan (BPG).

Sementara itu, bawang merah justru menjadi penyumbang deflasi terbesar. Peningkatan produksi di beberapa daerah berhasil menekan harga di pasaran, diikuti oleh penurunan harga cabai rawit, tomat, beras, dan sayuran segar lainnya.

Fokus Perkuat Produksi dan Stabilisasi Harga

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Rejang Lebong, Sofan Wahyudi, S.Si., MPH, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga kestabilan harga pangan di wilayahnya.

“Pengendalian inflasi memerlukan sinergi semua pihak, baik dari instansi teknis, lembaga keuangan, hingga masyarakat. Kita berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan, apalagi menjelang akhir tahun di mana konsumsi masyarakat meningkat,” ujar Sofan.

Ia memaparkan sejumlah langkah strategis yang akan terus dijalankan Pemkab Rejang Lebong, di antaranya:

1. Peningkatan produksi lokal, dengan mendorong petani memperkuat produksi komoditas berisiko tinggi seperti cabai merah.
2. Menjaga keterjangkauan harga, melalui pemantauan harga harian dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) jika diperlukan.
3. Koordinasi lintas sektor, memperkuat kolaborasi antara BPS, Bank Indonesia, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Koperindag dalam penyusunan data serta langkah intervensi pasar yang cepat dan tepat.

Melalui rakor ini, Pemkab Rejang Lebong menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan dukungan aktif dari pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Langkah terintegrasi yang berfokus pada produksi, distribusi, dan stabilisasi harga pangan diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat serta ketahanan ekonomi daerah di tengah fluktuasi harga global.