Bengkulu, CoverPublik.com – Anggota DPRD Kota Bengkulu, Fatmawati, S.Ag., menggelar kegiatan reses untuk menyerap serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah keluhan kembali mencuat, terutama terkait persoalan sampah, minimnya penerangan jalan lingkungan, dan layanan kesehatan melalui BPJS.
Fatmawati menjelaskan bahwa meskipun warga yang hadir secara langsung tidak banyak, aspirasi yang disampaikan justru lebih luas. Banyak warga sebelumnya telah menghubungi dirinya melalui pesan singkat untuk mengadukan persoalan sampah di lingkungan masing-masing.
“Walaupun tadi hanya tiga orang yang menyampaikan langsung, tetapi banyak warga yang sudah mengirim pesan kepada saya mengenai persoalan sampah. Karena itu, saya mengundang langsung pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan jawaban dan penjelasan kepada warga,” ujarnya.
Selain masalah sampah, persoalan penerangan jalan lingkungan juga menjadi sorotan utama. Fatmawati mengungkapkan bahwa Dinas Perhubungan telah berkomunikasi dengannya terkait rencana pemasangan lampu bagi wilayah yang belum memiliki penerangan.
“Dinas Perhubungan sudah berkomunikasi dengan saya. Mereka siap membantu pemasangan satu titik lampu untuk lokasi yang memang belum memiliki penerangan. Ini penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk potensi kecelakaan di malam hari,” jelasnya saat ditemui di kediamannya, Minggu siang (7/12).
Ia menambahkan bahwa setiap pengajuan pemasangan lampu tetap harus dikonfirmasi kepada Dinas Perhubungan terkait ketersediaan anggaran dan target pemasangan.
“Saya perlu memastikan apakah tahun ini ada alokasi untuk pemasangan lampu lingkungan. Jika ada, barulah kita bicarakan lebih lanjut,” tegasnya.
Sementara itu, layanan kesehatan melalui BPJS juga menjadi keluhan warga. Sejumlah masyarakat mempertanyakan mengapa layanan yang disebut gratis masih memerlukan biaya tertentu. Namun pihak BPJS belum dapat hadir pada kegiatan reses sehingga sejumlah pertanyaan warga belum mendapatkan jawaban langsung.
“Warga menanyakan mengapa layanan BPJS yang dikatakan gratis masih memerlukan pembayaran. Ini akan saya tindak lanjuti dan saya tanyakan langsung kepada pihak BPJS,” kata Fatmawati.
Ia memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada instansi terkait untuk dibahas lebih lanjut agar penyelesaian masalah dapat dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran.
