Bengkulu, CoverPublik.com – Sejumlah persoalan mendesak disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Golkar, Rodi, S.Kom., M.M., dalam kegiatan reses masa sidang III yang digelar di kediamannya di Pondok Besi, Senin (8/12/2025). Warga dari Dapil 1—meliputi Kecamatan Teluk Segara, Muara Bangkahulu, dan Sungai Serut—mengeluhkan kerusakan jalan, siring, hingga persoalan bantuan dan administrasi bagi nelayan.
Ratusan warga, perangkat kelurahan, dan babinsa hadir untuk menyampaikan aspirasi yang sebagian besar belum terealisasi dari reses sebelumnya. “Dua kali kita reses, aspirasi masyarakat belum juga terealisasi. Apa yang disampaikan hari ini, insya Allah akan kita perjuangkan kembali untuk masuk di tahun anggaran 2026,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu itu.
Dalam dialog, sejumlah masalah nelayan kembali mencuat, terutama terkait bantuan alat tangkap dan ketidaksinkronan data Kartu Tanda Anggota (KTA) nelayan. Menanggapi hal tersebut, Rodi menjelaskan bahwa kewenangan teknis berada di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bengkulu yang menjadi mitra Komisi II. “Soal KTA yang berubah-ubah, itu teknis di DKP. Apakah karena verifikasi atau sistem, kita tidak tahu. Namun aspirasi nelayan tetap akan kita dorong,” katanya.
Rodi menegaskan bahwa nelayan membutuhkan perhatian khusus karena pendapatan mereka sangat bergantung pada kondisi cuaca yang semakin sulit diprediksi. “Pendapatan mereka bergantung pada laut. Dengan cuaca yang tidak menentu, pemerintah harus hadir memberi perlindungan dan dukungan,” ujar Rodi.
Ia memastikan seluruh aspirasi—baik terkait infrastruktur maupun kebutuhan nelayan—akan dibawa kembali dalam pembahasan anggaran 2026 agar dapat segera direalisasikan. Reses ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komunikasi antara masyarakat, legislatif, dan pemerintah untuk memastikan pembangunan berjalan lebih merata dan responsif.
