Jakarta, Coverpublik.com – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa biaya tambahan dalam perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto ditanggung secara pribadi oleh kepala negara. Pernyataan tersebut disampaikan untuk meluruskan berbagai isu terkait pembiayaan kunjungan luar negeri Presiden.
Dalam unggahan resmi Sekretariat Kabinet di Jakarta, Senin, Teddy merespons aspirasi yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengenai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo yang menjadi perhatian publik.
Menurut Teddy, seluruh biaya tambahan di luar anggaran resmi negara tidak dibebankan kepada negara, melainkan ditanggung langsung oleh Presiden Prabowo secara pribadi.
“Segala kelebihan biaya dari yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” kata Teddy.
Ia menjelaskan jumlah anggota rombongan dalam perjalanan luar negeri Presiden Prabowo juga lebih efisien dibandingkan periode sebelumnya. Jika pada masa lalu jumlah rombongan bisa melebihi 120 orang, saat ini rombongan Presiden disebut berkisar antara 50 hingga 60 orang.
“Kalau dulu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Sekarang jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal,” ujarnya.
Teddy mengatakan kunjungan luar negeri Presiden dilakukan untuk memperkuat hubungan diplomatik dan komunikasi langsung dengan para pemimpin dunia di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik di Ukraina dan situasi di Timur Tengah.
Menurut dia, hubungan bilateral yang terjalin erat melalui diplomasi kepala negara memiliki dampak strategis bagi kepentingan nasional, seperti menjaga ketahanan energi, stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, hingga keamanan pasokan pangan.
Selain itu, Teddy juga menyinggung implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang ditargetkan mulai berlaku pada 2027. Kesepakatan tersebut diharapkan membuka akses pasar yang lebih luas melalui tarif nol persen untuk sejumlah komoditas unggulan Indonesia.
Pemerintah menilai diplomasi luar negeri yang dilakukan Presiden menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global.
