Seluma, CoverPublik.com – Proses penyelidikan dugaan keberadaan honorer siluman dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Seluma terus berjalan. Hingga saat ini, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Seluma telah memeriksa setidaknya 60 orang, terdiri atas kepala sekolah dan guru tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Sebanyak 45 dari mereka merupakan kepala sekolah, sementara sisanya adalah guru aktif. Pemeriksaan ini bertujuan mengklarifikasi adanya dugaan kejanggalan dalam seleksi PPPK Tahap I dan II yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Seluma.
Kapolres Seluma, AKBP Bonar Ricardo P. Pakpahan, S.I.K., M.I.K., melalui Kasat Reskrim AKP Prengki Sirait, S.H., menjelaskan bahwa penyelidikan ini berangkat dari laporan masyarakat mengenai indikasi tenaga honorer yang secara administratif belum memenuhi syarat, tetapi tetap diloloskan.
“Penanganan kasus ini masih dalam tahap klarifikasi. Fokus utama kami adalah memastikan kebenaran adanya tenaga honorer yang tidak memenuhi masa kerja minimal dua tahun, namun tetap tercantum dalam daftar peserta PPPK,” ujar Prengki.
Penyidik juga memverifikasi dokumen administrasi serta riwayat pengangkatan para calon PPPK. Ditemukan bahwa sejumlah kepala sekolah dan guru mengaku tidak mengenal beberapa nama yang terdaftar sebagai peserta dari sekolah mereka.
Sementara itu, Bupati Seluma, Teddy Rahman, S.E., M.M., menyampaikan bahwa pihak pemerintah daerah juga telah melakukan pendataan internal. Hasilnya, ditemukan 22 nama terindikasi sebagai honorer siluman pada seleksi PPPK Tahap I. Angka tersebut melonjak tajam pada Tahap II menjadi hampir 950 orang.
“Pemkab Seluma mendukung penuh upaya penegakan hukum oleh Polres Seluma. Kami ingin memastikan bahwa sistem seleksi ini adil dan transparan demi menjaga integritas pendidikan,” tegas Teddy.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut nasib banyak tenaga honorer yang telah lama mengabdi, namun tersingkir oleh peserta yang diduga baru bekerja dalam waktu singkat. Penyidik menegaskan bahwa pemeriksaan akan terus dilakukan, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum Disdikbud maupun pihak ketiga yang memfasilitasi administrasi palsu.
Masyarakat pun diimbau untuk melaporkan informasi tambahan guna mendukung pengungkapan kasus ini secara tuntas. Penyelidikan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam proses rekrutmen aparatur negara, khususnya di sektor pendidikan.
Pewarta: Agusian
Editor : Masya Heri
COPYRIGHT © COVERPUBLIK 2025
