Jakarta, CoverPublik.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan kebijakan work from home (WFH) selama satu hari dalam satu pekan kerja hampir diputuskan pemerintah.
Menurut Tito, saat ini pemerintah tinggal menentukan hari pelaksanaan WFH melalui rapat yang hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“(Kebijakan WFH) satu hari selama seminggu hari apa yang akan diambil, nanti diputuskan dalam rapat dan dilaporkan ke Presiden,” kata Tito di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3).
Ia menegaskan, kebijakan tersebut telah melalui berbagai kajian dan dipastikan tidak akan mengganggu produktivitas kerja. Pemerintah, kata dia, memiliki pengalaman dalam penerapan sistem kerja serupa saat pandemi COVID-19.
“Saya yakin tidak akan masalah karena ini bukan pengalaman pertama. Saat COVID-19 bahkan work from office (WFO) hanya 25 persen dan tetap berjalan,” ujarnya.
Tito menambahkan, kebijakan WFH tidak akan berlaku untuk sektor-sektor esensial yang menyangkut pelayanan publik langsung, seperti kesehatan, transportasi, hingga layanan kebersihan.
“Hal-hal yang esensial seperti angkutan, layanan emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap berjalan normal,” katanya.
Pemerintah mengambil kebijakan ini sebagai langkah antisipatif terhadap dampak krisis global, khususnya terkait situasi di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi pasokan energi dan mobilitas pekerja.
Selain itu, Tito menyebut kebijakan WFH satu hari dalam sepekan bukan hal baru, karena sejumlah negara telah lebih dulu menerapkannya, termasuk Filipina.
