Coverpublik.com – Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, sedang mempersiapkan usulan pengajuan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) daerah itu untuk formasi tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh kekurangan pelamar pada formasi PPPK yang diterima pada tahun 2023.
Kepala Bidang Pengembangan SDM Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rejang Lebong, Dheny Rizkiansyah, mengatakan bahwa pada tahun 2023, daerah tersebut menerima kuota PPPK sebanyak 685 formasi, namun hanya 564 orang yang mendaftar dan lulus seleksi. Kekurangan ini terutama berasal dari bidang kesehatan, khususnya dokter gigi. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, BKPSDM akan mengajukan kebutuhan PPPK pada tahun 2024.
Dheny menjelaskan bahwa usulan kebutuhan PPPK ini telah disampaikan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Rejang Lebong agar segera dilakukan. Surat pengajuan ini sudah dikirim pada awal Januari dan paling lambat akan diterima pada tanggal 19 Januari 2024.
Usulan kebutuhan PPPK ini hanya disampaikan oleh BKPSDM kepada OPD masing-masing. Selanjutnya, OPD akan mengajukan usulan tersebut ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Jika semua OPD telah mengajukan kebutuhan PPPK, baru akan diketahui jumlah yang akan diajukan ke pemerintah pusat. Namun, hal ini juga harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pemerintah daerah.
Sementara itu, 564 calon PPPK Kabupaten Rejang Lebong yang telah lulus seleksi pada tahun 2023, saat ini sedang dalam proses pengusulan untuk mendapatkan Nomor Induk (NI) PPPK. Proses ini akan dilakukan mulai dari 15 Januari hingga 13 Februari 2024 oleh BKPSDM melalui aplikasi yang sudah disediakan.
Setelah mendapatkan persetujuan teknis dari BKN, SK PPPK akan dicetak dan para calon PPPK akan mulai bertugas pada 1 Maret 2024 di masing-masing OPD sesuai dengan formasi yang tersedia. Namun, untuk formasi guru, penempatannya akan dikembalikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong.
Pewarta: Restu Edi
Editor : Man Saheri
