
Kota Bengkulu, CoverPublik.com – Sekitar 150 orang yang tergabung dalam Pengurus Wilayah Barisan Pemuda Adat Nusantara (PW-BPAN) Bengkulu menggelar aksi solidaritas di depan Kantor Grapari Telkomsel, Simpang Lima Ratu Samban, Kota Bengkulu, pada Kamis (5/6/2025).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dan dukungan terhadap masyarakat Pulau Enggano yang telah terisolasi selama lebih dari tiga bulan akibat pendangkalan alur kapal dan pengerukan di Pelabuhan Pulau Baai yang tak kunjung selesai.
Aksi damai ini turut diikuti oleh sejumlah organisasi kemahasiswaan dan masyarakat sipil, antara lain Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), BEM Universitas Bengkulu (UNIB), BEM Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), serta komunitas Aksi Kamisan Bengkulu.

Bertindak sebagai penanggung jawab aksi adalah Endang Setiawan, S.H., selaku Ketua PW-BPAN Bengkulu. Dalam orasinya, massa menuntut perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah terhadap kondisi masyarakat Enggano.
Perwakilan masyarakat adat Serawai, Sumardi, menyampaikan bahwa sudah lebih dari tiga bulan masyarakat Enggano tidak mendapatkan kejelasan atas dampak pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai. Ia menilai pemerintah seakan membiarkan Pulau Enggano tanpa perhatian, seperti pulau kosong yang ditinggalkan negara.
Senada dengan itu, Nita selaku perwakilan masyarakat adat Rejang Lebong menyoroti dampak ekonomi yang timbul akibat pendangkalan alur tersebut. Ia menyebut hasil bumi masyarakat tidak dapat dijual, dan akses untuk memperoleh pelayanan kesehatan layak pun sangat terbatas bagi warga yang sakit.

Sementara itu, Kidang dari masyarakat adat Lebong menyampaikan doa dan dukungan moral kepada masyarakat Enggano yang tengah berjuang menghadapi keterisolasian.
Ali Akbar dari LSM Kanopi menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintah. Ia menyebut isolasi masyarakat Enggano selama tiga bulan adalah akibat dari ketidakbecusan Presiden dan Gubernur Bengkulu dalam menangani pendangkalan alur kapal. Ia menilai masyarakat Enggano seakan dianaktirikan, karena penanganan dari pihak terkait tidak menunjukkan keseriusan.
Aksi ditutup dengan seruan kepada pemerintah agar segera mengambil langkah nyata demi menjamin keterhubungan dan kesejahteraan masyarakat Enggano sebagai bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pewarta: Restu Edi
Editor : Masya Heri
COPYRIGHT © COVERPUBLIK 2025









