Bawaslu Bengkulu Ikuti FGD Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif 2025, Siap Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Bawaslu Provinsi Bengkulu turut memberikan masukan dalam rangka evaluasi dan penguatan program pengawasan partisipatif ke depan.

Jakarta, CoverPublik.com  – Bawaslu Provinsi Bengkulu turut memberikan masukan dalam rangka evaluasi dan penguatan program pengawasan partisipatif ke depan. Kegiatan tersebut berlangsung dalam Forum Group Discussion (FGD) Persiapan Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI di Jakarta.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu, Apriyanto Kurniawan, bersama staf, Mirian Doni. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah konkret dalam pengembangan P2P sebagai upaya memperkuat pengawasan Pemilu yang partisipatif.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam sambutannya menjelaskan bahwa pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Serentak.

“P2P ini dibentuk untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sekaligus menciptakan proses Pemilu yang lebih berkualitas, jujur, dan adil,” ujar Bagja.

Dalam kesempatan berbeda, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menegaskan bahwa P2P merupakan salah satu program prioritas nasional Bawaslu. Ia mengingatkan bahwa proses Pemilu 2029 tidak dimulai pada tahun itu saja, tetapi melalui tahapan panjang yang telah dipersiapkan jauh sebelumnya.

“Program ini harus berjalan sebelum memasuki masa tahapan Pemilu atau Pemilihan. Tujuannya agar masyarakat dapat memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga integritas proses demokrasi,” ungkap Lolly.

Senada dengan itu, Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan bahwa peran Bawaslu tidak hanya terbatas pada masa tahapan Pemilu atau Pilkada, melainkan juga dalam menjaga dan memperkuat demokrasi secara berkelanjutan.

“Bawaslu bukan hanya pekerja Pemilu, tapi kita adalah pekerja demokrasi. Melalui P2P, kita dorong masyarakat untuk aktif, kritis, dan berdaya dalam proses demokrasi,” tutur Totok.

Dengan mengikuti forum ini, Bawaslu Provinsi Bengkulu siap mendukung dan menyukseskan implementasi P2P 2025, demi terciptanya pengawasan Pemilu yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : Masya Heri
COPYRIGHT © COVERPUBLIK 2025