Bengkulu, CoverPublik.com – Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Kamis (8/5/2025).
Kegiatan ini menjadi sarana strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memperkuat sinergi antarinstansi dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.
Forum ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Joni Haryadi Tabrani dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bengkulu Mustari Tarti. Keduanya menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik, khususnya dalam sektor pengawasan obat dan makanan yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.
Kepala BPOM di Bengkulu, Yogi Abaso, dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPOM terus berinovasi dalam pelayanan publik. Beberapa inovasi yang telah diterapkan antara lain layanan Suling Bambu untuk pengujian sampel narkoba, layanan sertifikasi, dan ruang tamu virtual yang memberikan informasi serta menampung pengaduan masyarakat terkait obat dan makanan.
“Fungsi BPOM tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Pelayanan publik yang baik merupakan bagian dari perlindungan konsumen,” ujar Yogi.
Dalam kesempatan yang sama, Mustari Tarti menegaskan pentingnya peran Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ia mengajak masyarakat agar aktif memberikan masukan dan kritik membangun demi peningkatan kualitas layanan.
“Pelayanan publik yang prima hanya dapat terwujud melalui kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat,” kata Mustari.
Sementara itu, Joni Haryadi Tabrani menambahkan bahwa Dinas Kesehatan terus mendukung upaya peningkatan layanan publik BPOM. Salah satunya adalah mendorong BPOM Bengkulu untuk meraih predikat pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata, terutama bagi kelompok rentan.
FKP ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat, media, serta perwakilan kelompok rentan seperti Masyarakat Miskin Inklusif (MMI) dan SLBN 3 Kota Bengkulu.
Melalui forum ini, BPOM berharap terjalin komunikasi yang lebih efektif antara lembaga dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, responsif, dan inklusif.
Pewarta: Restu Edi
Editor : Masya Heri
COPYRIGHT © COVERPUBLIK 2025
