BENGKULU, CoverPublik.com – Sejumlah organisasi mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), BEM Universitas Bengkulu, dan elemen mahasiswa lainnya menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung kepada Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan. Pertemuan ini berlangsung usai peresmian Rumah Aspirasi Bantu Rakyat di Balai Semarak, Sabtu malam (14/6/2025).
Dalam forum tersebut, Ketua Umum KAMMI Wilayah Bengkulu, Ricki Pratama Putra, menyoroti tiga isu krusial. Pertama, ia meminta agar seluruh bentuk investasi yang masuk ke Provinsi Bengkulu memperhatikan dampak lingkungan dan sosial secara menyeluruh. Kedua, ia mengungkap adanya pelanggaran izin di kawasan Pantai Panjang, di mana tempat hiburan berdiri di atas lahan yang diperuntukkan bagi restoran.
“Sebagai organisasi keislaman, kami mendukung semangat religius yang tengah dibangun pemerintah, namun pelanggaran seperti ini harus ditindak,” ujar Ricki.
Ketiga, Ricki mengkritik pengelolaan anggaran daerah yang dinilainya kerap berubah tanpa kejelasan proporsionalitas. Ia meminta agar komunikasi publik ditingkatkan agar tidak menimbulkan kesan negatif terhadap gerakan mahasiswa.
“Jangan sampai aksi kami dinarasikan sebagai sekadar sumpah serapah. Kami menyuarakan keresahan masyarakat,” tegasnya.
Mahasiswa juga menyampaikan keberatan atas tingginya Opsen Pajak yang dinilai memberatkan warga, konflik agraria yang belum tuntas, keterisolasian Pulau Enggano, serta minimnya transparansi dalam pelaksanaan job fair.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Helmi Hasan menyambut baik diskusi yang berlangsung terbuka. Ia menjelaskan bahwa Rumah Aspirasi dibentuk sebagai ruang dialog yang sehat dan produktif, menggantikan debat kusir di media sosial.
Terkait perubahan anggaran, Helmi menjelaskan bahwa hal tersebut mengikuti kebijakan terbaru pemerintah pusat. “Sekarang cukup dengan pemberitahuan ke DPRD, tidak lagi pembahasan bersama seperti sebelumnya. Itu sudah sesuai aturan,” jelasnya.
Terkait investasi tambang emas di Seluma, Helmi menegaskan izin belum dikeluarkan dan masih dalam proses negosiasi dengan syarat utama keterlibatan masyarakat desa dan kepemilikan saham untuk daerah.
Sementara untuk pelanggaran izin di Pantai Panjang, Helmi mempersilakan mahasiswa menyampaikan data langsung kepadanya. “Silakan kirim ke saya. Nanti saya tindaklanjuti ke OPD terkait. Kita ingin semua terang-benderang agar tidak ada celah untuk korupsi,” tegasnya.
Pertemuan ini rencananya akan berlanjut dalam sesi-sesi berikutnya, sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam membuka ruang partisipasi publik, khususnya bagi generasi muda.
