Coverpublik.com – Rombongan Parades PPDI, yang diketuai oleh Ibnu Majah, Ketua PPDI Provinsi Bengkulu, datang ke Pemda Kabupaten Bengkulu Utara.
Mereka didampingi oleh Basuki Rahmat sebagai Ketua PPDI Bengkulu Utara, Riswanto sebagai Pengurus PPDI Bengkulu Utara, Suhri sebagai Ketua PPDI Kecamatan Kota Arga Makmur, dan Noprianto sebagai Pengurus PPDI Kota Arga Makmur.
Kedatangan mereka disambut oleh Sekda Bengkulu Utara, Fitriansyah, serta Asisten 1 Rahmad Hidayat dan Kadis Kesehatan BU Samsul Muarif di ruang sekda Bengkulu Utara.
Ibnu Majah, sebagai perwakilan Parades PPDI sekaligus sebagai ketua PPDI Provinsi Bengkulu, menyampaikan keluhan dari ribuan Parades Bengkulu Utara yang belum menerima siltap dan tunjangan selama dua bulan pada tahun 2024 ini. Mereka merasa bahwa tuntutan bekerja sudah dilaksanakan dengan baik, namun hak mereka sebagai perangkat desa belum dipenuhi.
“Kami sangat mengharapkan gaji kami karena kami sudah melaksanakan tugas kami dengan baik. Kami memiliki 2.250 perangkat desa, ditambah dengan istri dan anak-anak rata-rata satu orang, sehingga jumlahnya sekitar 7.000 orang. Termasuk juga Kepala Desa dan BPD, kami semua berharap untuk segera menerima gaji kami,” ujar Majah.
Ia juga menambahkan, “Kami sudah bekerja sesuai dengan edaran bupati Bengkulu Utara, yaitu mulai pukul 7.30 dan pulang pukul 16.00 WIB. Selain itu, Pak Presiden juga sudah menginstruksikan agar siltap kepala desa dan perangkat desa dibayarkan setiap bulannya. Namun sampai saat ini, sudah masuk bulan ketiga tapi belum ada kejelasan kapan gaji dan tunjangan kami akan dibayarkan. Ini semua karena kendala APBD yang belum dapat diregistrasi oleh Pemprov Bengkulu.”
Majah juga menjelaskan bahwa para perangkat desa sudah bekerja mulai dari membuat RKPDes, APBDesa, hingga mengajukan pencairan dana seperti ADD dan DD. Namun semua terganjal oleh registrasi APBD yang belum keluar dari Pemprov Bengkulu. Bahkan, bantuan untuk masyarakat seperti BLT DD juga belum bisa dicairkan.
“Kami berharap baik Pemda Bengkulu Utara maupun Pemprov Bengkulu dapat mendengar keluhan dan jeritan hati kami. Kami ingin kedua pemimpin ini merasa rendah hati untuk mendengarkan keluhan kami sebagai perangkat desa Bengkulu Utara,” kata Majah.
Majah menambahkan bahwa pihak Parades masih menunggu kebijakan dari Pemerintah Bengkulu Utara. Jika tidak ada kejelasan hingga akhir bulan ini, mereka akan terpaksa mendatangi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan membawa anak dan istri mereka. Mereka ingin menyampaikan kondisi mereka dan kebutuhan sehari-hari dari masing-masing keluarga, terutama menjelang bulan Ramadhan.
Sementara itu, Sekda Bengkulu Utara, Fitriansyah, menyampaikan bahwa memang benar saat ini banyak yang mengeluh, tidak hanya dari perangkat desa tapi juga dari tenaga honorer dan kegiatan lainnya yang belum bisa dilaksanakan karena kendala APBD. Namun ia menjamin bahwa hari ini registrasi APBD dari Pemprov akan keluar dan akan segera diproses dalam satu minggu ke depan sehingga akhir bulan ini dapat diajukan pencairan ADD dan DD yang masuk dalam APBD. Ia juga berkoordinasi dengan Mendagri dan telah menyampaikan surat dari Mendagri ke Pemprov Bengkulu.
Pewarta: Restu Edi
Editor : Man Saheri
