Jakarta, CoverPublik.com – Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, kembali menjadi sorotan publik setelah video pernyataannya mengenai tidak perlunya ahli gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) beredar luas di media sosial. Polemik ini bermula dalam Forum Konsolidasi SPPG se-Kabupaten Bandung, ketika salah seorang peserta menyampaikan kendala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam merekrut tenaga ahli gizi untuk ditempatkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Peserta tersebut mengusulkan agar BGN tidak lagi menggunakan istilah ahli gizi jika tenaga yang direkrut tidak memiliki latar belakang pendidikan gizi. Ia bahkan menyarankan agar posisi tersebut berganti menjadi pengawas produksi dan kualitas atau tenaga QA/QC. Pada kesempatan itu, forum juga mendorong BGN menjalin kerja sama dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), mengingat program MBG membutuhkan SDM yang kompeten dalam menangani persoalan gizi masyarakat.
Belum selesai peserta menyampaikan pandangannya, Cucun yang memimpin jalannya forum memotong penjelasan tersebut dan menilai penyampaian peserta terlalu panjang. Ia juga menilai sikap peserta itu arogan. Dalam potongan video yang beredar, Cucun kemudian menyampaikan kemungkinan perubahan diksi dari ahli gizi menjadi tenaga yang menangani gizi.
“Tidak perlu ahli gizi. Cocok tidak? Nanti saya selesaikan di DPR,” ujar Cucun dalam video tersebut. Ia menambahkan bahwa tenaga pengganti bisa berasal dari lulusan SMA yang mengikuti pelatihan selama tiga bulan. Menurut dia, pelatihan dapat dilakukan melalui dinas kesehatan daerah dengan dukungan sertifikasi yang disiapkan pemerintah.
Beberapa hari kemudian, setelah polemik semakin meluas, Cucun menyampaikan permohonan maaf melalui pernyataan tertulis di media sosial. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Persagi terkait pernyataan yang dianggap menyinggung profesi ahli gizi.
“Saya menyampaikan permohonan maaf apabila dinamika pembahasan di dalam ruangan terkait tuntutan aspirasi sempat menjadi konsumsi publik dan dianggap menyinggung profesi ahli gizi,” tulisnya dalam akun Instagram @Cucun_Center.
Pada Senin (17/11/2025), Cucun bertemu BGN dan Persagi di Kompleks Parlemen, Jakarta. Dalam pertemuan itu, ia menjelaskan bahwa usulan perubahan istilah berawal dari pemaparan BGN yang mengalami kesulitan mencari tenaga ahli gizi saat rapat kerja dengan Komisi IX.
Karena alasan itu, ia mengusulkan istilah alternatif seperti quality control atau pengawas makanan bergizi. Menurut Cucun, responsnya dalam forum justru bertujuan mengingatkan bahwa penghilangan nomenklatur ahli gizi berpotensi membuka ruang bagi pihak yang tidak memiliki kompetensi gizi untuk memasuki profesi tersebut.
“Kalau mau diganti, jangan pakai embel-embel ahli gizi. Kita respons, kita akan bawa, kalau memang seperti ini, profesi bisa tereliminasi oleh profesi lain,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa usulan tersebut masih sebatas wacana dan membutuhkan pembahasan lebih lanjut.
