Sukarni: Koperasi Merah Putih Bisa Jadi Motor Ekonomi Desa dan Kelurahan

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Sukarni, S.P., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.

Bengkulu Selatan, CoverPublik.com  – Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Sukarni, S.P., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih. Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Selasa (20/05/2025).

Rakor ini dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Mendagri menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, Tito juga menyampaikan urgensi pembentukan koperasi desa dan kelurahan sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui skema kelembagaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Sukarni menyatakan bahwa pengendalian inflasi memerlukan sinergi dan kerja sama lintas sektor, tidak hanya dari pemerintah daerah tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, instansi vertikal, dan masyarakat.

“Kita harus tanggap terhadap dinamika harga dan ketersediaan barang pokok di pasar, serta responsif terhadap kebijakan pusat. Koperasi Merah Putih adalah salah satu instrumen strategis yang bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal di tingkat desa dan kelurahan,” ujar Sukarni.

Ia menambahkan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas distribusi dan harga barang, serta meningkatkan daya beli masyarakat melalui pendekatan ekonomi gotong royong. Oleh karena itu, Pemkab Bengkulu Selatan akan segera melakukan langkah-langkah percepatan pembentukan koperasi di setiap desa dan kelurahan sesuai dengan arahan Inpres tersebut.

Dalam rapat tersebut, turut hadir sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Perum Bulog Bengkulu Selatan, serta tamu undangan lainnya. Diskusi berjalan aktif, membahas peran masing-masing lembaga dalam mengawal kebijakan pengendalian inflasi dan implementasi koperasi Merah Putih.

Selain sebagai wadah koordinasi nasional, kegiatan ini juga menjadi ajang sosialisasi dan pemantapan komitmen daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional, terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi berbasis masyarakat.

Dengan terlaksananya Rakor ini, diharapkan pemerintah daerah dapat segera menyusun langkah tindak lanjut yang konkret dan terukur, baik dalam rangka pengendalian inflasi maupun pelaksanaan program strategis nasional pembentukan Koperasi Merah Putih secara merata di seluruh desa dan kelurahan.

Pewarta: Agusian
Editor : Masya Heri
COPYRIGHT © COVERPUBLIK 2025