CoverPublik.com – Kepala Bappeda Litbang Bengkulu Selatan Fikri Al Jauharai, S.STP, MM menyampaikan bahwa pada perencanaan pembangunan di tahun 2025, Bengkulu Selatan telah mengusulan beberapa usulan prioritas, dan salah satunya pada Dana Alokasi Khusus Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK-PPKT).
Saat ini Bengkulu Selatan menjadi satu-satunya Kabupaten dalam Provinsi Bengkulu yang lolos verifikasi tahap dua dari Pemerintah Pusat pada usulan DAK-PPKT tersebut.
Ada tiga DAK TEMATIK yang menjadi fokus Bengkulu Selatan yaitu DAK PPKT, DAK Pertanian atau Integrated Farming dimana aka nada dana khusus dari pusat yang mengintegrasikan sektor-sektor pertanian yang akan melibatkan empat OPD yaitu Dinas Pertanian, Peternakan, Dinas PU dan Dinas Pariwisata dan yang ketiga yaitu DAK TEMATIK Kepariwisataan.
Fikri juga menegaskan bahwa Bappeda Litbang akan selalu siap untuk menjadi penirik lokomotif dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan ketiga DAK TEMATIK tersebut.
“Dengan catatan kita mempunyai semangat yang sama, karena DAK TEMATIK ini akan melibatkan beberapa OPD dan secara umum kita semua dalam pelaksanaannya nanti, jangan sampai semangat kami di Bappeda tidak diimbangi dengan semangat juga dari rekan-rekan di OPD” tegas Fikri.
Hal tesebut disampaikan Kepala Bappeda pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024 yang mengundang seluruh Camat, dan seluruh Kapala Perangkat Daerah berikut Kasubag Perencanaan di semua OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
Rakorbang ini bertujuan untuk melihat kendala yang dihadapi oleh OPD, juga sebagai sarana bagi pemangku kepentingan untuk menghasilakan kesepakatan dan komitmen diantara pelaku pembangunan terhadap isu strategis, program kegiatan dan anggaran pembangunan.
Wakil Bupati Rifa’i Tajuddin yang membuka secara resmi Rakorbang ini menyampaikan hal yang hampir sama dengan apa yang disampaikan Kepala Bappeda Litbang, belaiau berharap setiap Kepala OPD beserta jajarannya dapat bekerja maksimal dalam mempercepat akselerasi serapan anggaran pembangunan khususnya OPD yang menjadi pengampuh DAK TEMATIK.
Melalui Rakorbang ini juga diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk evaluasi kinerja, perbaikan kinerja pada tahun berjalan serta memfokuskan kinerja perangkat daerah tahun berjalan yang berkontribusi untuk percepatan pencapaian indikator kinerja daerah. Selain sebagai bahan evaluasi tahun berjalan, Rakorbang ini juga ditujukan untuk persiapan pelaksanaan rencana pembangunan di tahun tahun mendatang. (Ads)
