Bengkulu, CoverPublik.com – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Usin Abdisyah Putra Sembiring mendorong pemerintah daerah memperbaiki dan memperbarui data penerima bantuan sosial agar program penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran. Dorongan itu ia sampaikan setelah menerima banyak keluhan warga saat pelaksanaan reses, khususnya terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Menurut Usin, sejumlah warga yang seharusnya berhak menerima BLT justru tidak mendapatkan bantuan, sementara ada warga yang tidak memenuhi syarat tetapi tercatat sebagai penerima.
“BLT yang baru dikucurkan itu banyak datanya yang amburadul, masyarakat banyak yang mengeluh,” ujar Usin saat dihubungi di Bengkulu, Rabu (10/12/2025).
Ia menambahkan, masyarakat menyampaikan keberatan karena ketidaktepatan data tersebut menimbulkan ketidakadilan di lapangan.
“Warga mengeluh, mereka yang pantas menerima tidak mendapatkan BLT, sementara yang tidak pantas malah menerima bantuan,” tuturnya.
Usin menegaskan perlunya pembaruan data desil dari BPS, Dukcapil, dan Kementerian Sosial. Ia juga meminta pendamping atau pekerja sosial melakukan verifikasi secara cermat agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Harus ada update data terbaru. Ini melibatkan BPS, Dukcapil, dan Kementerian Sosial. Pekerja sosial harus betul-betul melakukan verifikasi,” katanya.
Dalam dialog bersama warga, Usin menerima usulan agar Dinas Sosial dan pemerintah kelurahan kembali memberlakukan penempelan stiker keluarga miskin sebagai penanda rumah tangga yang layak menerima bantuan.
“Jika warga memang layak menerima, silakan ditempel stiker warga miskin. Itu permintaan masyarakat saat reses,” ujarnya.
Sementara itu, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu mencatat penyaluran BLT Kesra telah mencapai 79.839 penerima manfaat dari total 93.107 penerima.
“Sejauh ini sudah 79.839 penerima manfaat dari total keseluruhan 93.107,” ungkap Kepala Dinas Sosial Bengkulu Swifanedi Yusda, Selasa (2/12/2025).
Swifanedi menargetkan seluruh penyaluran BLT Kesra tuntas sebelum akhir tahun 2025, termasuk validasi ulang data penerima di seluruh kabupaten dan kota.
“Yang belum terealisasi ada 13.268 penerima manfaat. Target kami sebelum tahun baru sudah selesai. Kami juga terus melakukan validasi data di lapangan,” jelasnya.
Dengan adanya dorongan DPRD dan evaluasi dari masyarakat, pemerintah daerah diharapkan dapat memperbaiki pendataan kesejahteraan sosial agar penyaluran bantuan lebih akurat dan adil.
