Jakarta, CoverPublik.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan penerapan sistem verifikasi biometrik dalam pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg) guna memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.
Menurut Said, penggunaan teknologi seperti sidik jari hingga pemindaian retina diperlukan untuk mencegah kebocoran subsidi yang selama ini dinilai belum sepenuhnya dinikmati masyarakat berhak.
“Yang diperlukan adalah memastikan subsidi elpiji 3 kg tepat sasaran. Tidak cukup hanya mengandalkan data, perlu verifikasi langsung seperti sidik jari atau retina,” ujarnya di Gedung DPR RI, Senin (6/4/2026).
Ia menilai, sistem pendataan penerima subsidi harus dilengkapi mekanisme verifikasi berlapis agar distribusi lebih efektif dan efisien.
Berdasarkan perhitungan Banggar, jumlah penerima elpiji 3 kg yang benar-benar layak diperkirakan lebih kecil dari kuota yang ada saat ini. Dari total pagu sekitar 8,6 juta penerima, hanya sekitar 5,4 juta yang dinilai tepat sasaran.
“Dengan sistem yang tepat, subsidi tidak terbuang dan lebih efisien,” katanya.
Said juga menegaskan pihaknya tidak sepakat jika pemerintah menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
“Kalau subsidi BBM dikurangi, kami tidak setuju,” tegasnya.
Menurut dia, penyesuaian sebaiknya dilakukan pada BBM non-subsidi yang mengikuti harga pasar, dengan tetap memperhitungkan dampak inflasi terhadap masyarakat.
Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi energi, termasuk BBM, di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat konflik global.
Ia menilai, beban subsidi yang terus meningkat berpotensi memperlebar defisit APBN dan menambah utang negara.
“Pengurangan subsidi bisa menjadi salah satu cara untuk mengendalikan defisit dan utang, meskipun berdampak pada kenaikan harga,” ujar Jusuf Kalla.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut perlu disampaikan secara transparan kepada masyarakat agar dapat diterima dengan baik.
Di sisi lain, Jusuf Kalla juga menilai kebijakan bekerja dari rumah (WFH) tidak sepenuhnya efektif dalam menekan konsumsi BBM, karena mobilitas masyarakat tetap terjadi.
Perdebatan terkait subsidi energi ini mencerminkan upaya pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mencari keseimbangan antara menjaga daya beli masyarakat dan menjaga kesehatan fiskal negara.
