Coverpublik.com – Pakar politik dan akademikus Universitas Bengkulu, Dr. Sugeng Suharto, memuji kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum serentak 2024. Menurutnya, KPU telah bekerja secara optimal dan berintegritas dalam proses pemilihan umum ini.
“Di tengah kontrol sosial yang begitu tinggi, KPU telah menjaga marwahnya dengan baik. Meskipun ada sedikit masalah dalam memasukkan data ke Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap), namun hal tersebut segera diatasi,” ujar Sugeng di Bengkulu pada hari Jumat.
Sugeng juga mengungkapkan bahwa sebagai penyelenggara, KPU akan sangat sulit melakukan tindakan-tindakan yang merusak demokrasi dalam pemilihan umum.
Sebagai lembaga, KPU bekerja dengan optimal dan berintegritas. Meskipun ada kemungkinan kecurangan dari segelintir oknum, namun hal tersebut akan sulit dilakukan karena tingkat kontrol sosial yang tinggi. KPU juga tidak ingin dinyatakan gagal dalam menjalankan tugasnya, karena seluruh komponen bangsa akan menyoroti kinerja mereka.
Dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Sugeng menyebut pengawasan sudah sangat ketat. Ada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), saksi dari partai politik, saksi peserta pemilu, serta masyarakat yang ikut terlibat dalam proses pemilihan umum. Semua pihak ingin memastikan bahwa suara rakyat benar-benar tercatat dan sampai pada calon yang dipilih oleh rakyat.
“Setiap orang turut menjadi kontrol sosial, setiap kejadian dan hasil pemilihan langsung menyebar melalui berbagai media, termasuk media sosial. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kontrol sosial semakin mudah terjadi,” tambah Sugeng.
Pemilihan Umum serentak 2024 telah dilaksanakan pada 14 Februari lalu, dengan diikuti oleh 3 pasangan calon presiden, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Selain itu, pemilihan legislatif juga diikuti oleh 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal.
Saat ini, KPU sedang dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk semua tingkatan, mulai dari calon presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota. Menurut Sugeng, proses ini akan terus diawasi dengan ketat dan transparan, sehingga keabsahan dan keakuratan hasil pemilihan umum dapat dipertanggungjawabkan.
Pewarta : Restu Edi
Pewarta : Man Saheri
