Bengkulu Selatan, CoverPublik.com – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Bengkulu Selatan (ASBS) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, Senin (8/9) sore. Mereka menyuarakan 15 tuntutan mulai dari persoalan korupsi, tapal batas wilayah, hingga kesejahteraan honorer dan petani sawit.
Ketua ASBS, Herman Lupti, mengatakan aksi ini lahir dari keresahan masyarakat yang merasa banyak persoalan daerah tak kunjung terselesaikan.
“Kami mendesak DPRD menindaklanjuti semua persoalan, mulai dari pemotongan honor pengurus masjid, dugaan korupsi di RSUD Hasanuddin Damrah senilai Rp25 miliar, hingga masalah harga TBS sawit yang tidak sesuai standar nasional,” tegas Herman.
Tuntutan lain yang disuarakan ASBS yakni penertiban perusahaan perkebunan tanpa izin, penyelesaian tapal batas Bengkulu Selatan–Kaur, pengusutan dugaan penyalahgunaan anggaran COVID-19, hingga kenaikan gaji honorer sesuai UMR. Mereka juga mendesak pemerintah pusat agar memperhatikan nasib masyarakat kecil di daerah.
Dialog antara massa dan anggota DPRD berlangsung di halaman gedung dewan. Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Juli Hartono, menyatakan pihaknya siap menerima aspirasi masyarakat dan akan menindaklanjutinya.
“Semua tuntutan akan kami bahas dan tindak lanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan. DPRD tidak akan menutup telinga terhadap suara rakyat,” kata Juli Hartono.
Sebagai bentuk kesepakatan, massa menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani pimpinan dan anggota DPRD Bengkulu Selatan. Isi pernyataan itu menyebutkan DPRD berkomitmen menindaklanjuti aspirasi ASBS sesuai aturan hukum yang berlaku.
Pewarta: Agusian
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © COVERPUBLIK 2025
