Bengkulu Utara, CoverPublik.com — Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, S.E., M.Ap, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat kerja sama strategis antara KPK dan pemerintah daerah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Rakor dihadiri pula oleh Gubernur Bengkulu, Bupati Kaur, Bupati Seluma, serta pimpinan DPRD dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.
Dalam forum tersebut, Bupati Bengkulu Utara didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menyampaikan komitmen kuat untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus mendukung penuh agenda pemberantasan korupsi yang digagas oleh KPK.
“Sinergi ini sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami berkomitmen penuh untuk memperkuat sistem pengawasan internal serta memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara transparan dan akuntabel,” ujar Arie dalam sambutannya.
Ia juga mengapresiasi KPK RI yang telah menginisiasi kegiatan ini sebagai bentuk konkret penguatan kapasitas daerah dalam pencegahan korupsi. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang diskusi produktif untuk menyelaraskan strategi dan memperkuat langkah-langkah teknis yang dapat diterapkan langsung di daerah.
“Kami sangat mendukung inisiatif KPK. Kegiatan seperti ini menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah untuk melakukan evaluasi sekaligus memperbarui komitmen bersama dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan profesional,” tambahnya.
Melalui Rakor ini, diharapkan adanya peningkatan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap potensi risiko korupsi, serta terbangunnya sistem deteksi dini yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang.
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara juga bertekad terus memperkuat kolaborasi dengan lembaga penegak hukum dan instansi pengawasan lainnya dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih dari praktik korupsi.
“Kami akan terus berbenah dan memperbaiki sistem, demi kepercayaan masyarakat dan terciptanya pelayanan publik yang optimal,” pungkas Bupati Arie.
Pewarta: Joni/Restu Edi
Editor : Masya Heri
COPYRIGHT © COVERPUBLIK 2025
