
BENGKULU, CoverPublik. com – Konflik antara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFas) Bengkulu dan TK Permata Bunda semakin memanas. Pihak UINFas tetap menggembok gerbang sekolah yang dikelola oleh Yayasan Permata Bunda Dharma Wanita IAIN Bengkulu. Akibatnya, Pada Senin (19/5/2025), para murid dan guru terpaksa menjalankan proses belajar mengajar di jalan.
Pemandangan ini mengundang keprihatinan banyak pihak. Anak-anak yang seharusnya belajar dalam ruang kelas yang nyaman, kini harus bertahan di bawah terik matahari dan lalu lalang kendaraan. Tindakan sepihak UINFas dinilai sebagai bentuk keegoisan dan abai terhadap hak anak atas pendidikan yang layak.
Ketua Yayasan Permata Bunda, Dr. Deni Febrini, M.Pd, menyatakan keberatan atas penggembokan tanpa koordinasi sebelumnya. Didampingi oleh Bendahara Yayasan, Dr. Basinun, M.Pd, ia menilai langkah tersebut mencerminkan tidak adanya ruang dialog yang semestinya dijunjung tinggi oleh institusi akademik.
“Tindakan ini secara langsung menghambat hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak,” tegas Deni.
Ia menambahkan bahwa TK Permata Bunda merupakan lembaga pendidikan yang sah dan telah aktif berkontribusi dalam dunia pendidikan anak usia dini selama bertahun-tahun. Yayasan menyatakan siap menempuh jalur hukum demi melindungi hak anak-anak.
“Saat ruang kelas digembok, bukan hanya pintu yang tertutup, tetapi juga kesempatan anak-anak untuk belajar, bermain, dan tumbuh dengan layak,” ujar Deni dan Basinun.
Mereka menyerukan agar semua pihak mengedepankan dialog dan kepentingan anak-anak sebagai prioritas utama dalam penyelesaian konflik.
Sikap UINFas juga menuai kritik dari masyarakat. Seorang warga Kota Bengkulu, Nasti, menilai tindakan tersebut bertolak belakang dengan visi Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, yang dikenal dengan slogan “Bantu Rakyat”.
“Apa yang dilakukan UINFas ini tidak sejalan dengan misi Gubernur. Sekolah saja diminta gratis, ini malah digembok,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Rektor UINFas Bengkulu, Prof. Zulkarnain Dali, belum memberikan tanggapan atau klarifikasi atas persoalan tersebut.
Masyarakat berharap pemerintah daerah, khususnya Gubernur Bengkulu, dapat segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini demi menjaga kenyamanan dan psikologis anak-anak yang menjadi korban konflik antar lembaga.
Pewarta: Restu Edi
Editor : Masya Heri
COPYRIGHT © COVERPUBLIK 2025