Jakarta, CoverPublik.com – Ungkapan “Habis Nepal Terbitlah Perancis” belakangan ramai di media sosial Indonesia. Frasa ini jelas merupakan plesetan dari karya legendaris R.A. Kartini Habis Gelap Terbitlah Terang, tetapi dipelintir menjadi satire politik untuk menggambarkan kerusuhan besar yang melanda dua negara berbeda.
Sekilas, analogi itu terasa pas. Nepal dan Perancis sama-sama diguncang gelombang kemarahan rakyat terhadap penguasa. Namun, jika ditelaah lebih dalam, ada perbedaan mendasar yang tak bisa disamakan begitu saja.
Di Nepal, kerusuhan dipicu larangan penggunaan media sosial yang dianggap membungkam kebebasan berekspresi. Ditambah dengan praktik korupsi dan nepotisme, generasi muda terutama Gen Z kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Tuntutan mereka bukan sekadar soal ekonomi, melainkan reformasi politik yang lebih menyeluruh.
Sementara di Perancis, protes nasional bertajuk Bloquons tout pada 10 September 2025 berakar pada kebijakan ekonomi. Pemerintahan Perdana Menteri François Bayrou mengusulkan pemangkasan anggaran 44 miliar euro, penghapusan dua hari libur nasional, pembekuan kenaikan pensiun, hingga pemangkasan dana kesehatan. Di tengah biaya hidup yang kian menekan, kebijakan ini dianggap arogan dan tidak berpihak pada rakyat kecil.
Tekanan publik membuat Bayrou akhirnya tumbang, sementara seruan “Macron mundur” menggema di jalanan Paris. Namun, berbeda dengan Nepal, protes di Perancis lebih berfokus pada kebijakan domestik, bukan tuntutan revolusi total.
Dari dua peristiwa itu, pelajaran penting bisa ditarik bagi Indonesia. Pertama, ruang kebebasan berekspresi harus dijaga. Generasi muda menempatkan kebebasan suara sebagai bagian dari hak hidup. Membatasi ruang itu hanya akan memantik perlawanan.
Kedua, korupsi dan nepotisme harus diperangi. Nepal menjadi cermin betapa cepatnya legitimasi pemerintah runtuh ketika rakyat merasa masa depan mereka digadaikan demi kepentingan elite.
Ketiga, kebijakan ekonomi harus peka terhadap rasa keadilan sosial. Perancis memberi peringatan bahwa bahkan negara demokrasi mapan bisa goyah jika rakyat merasa terbebani oleh kebijakan yang tidak adil.
Keempat, legitimasi politik tidak berhenti pada pemilu. Kepercayaan rakyat setiap hari diuji oleh kebijakan pemerintah. Ketika keadilan sosial diabaikan, stabilitas politik pun hanya tinggal menunggu waktu untuk runtuh.
Maka, ungkapan “Habis Nepal Terbitlah Perancis” memang terlalu sederhana untuk membaca dinamika dua negara. Namun, ungkapan itu cukup kuat sebagai peringatan bahwa suara rakyat bisa datang tiba-tiba, bahkan di negara yang tampak stabil sekalipun.
Bagi Indonesia, pesan itu jelas: jangan pernah bermain-main dengan rasa keadilan sosial. Begitu keadilan dianggap hilang, tidak ada pagar kekuasaan yang mampu menahan derasnya gelombang perlawanan rakyat.
Oleh: Aris Heru Utomo, Maheswara (Pengajar Utama) Pancasila, Pemerhati Hubungan Internasional dan Perlindungan WNI
Pewarta: Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © COVERPUBLIK 2025
