Bengkulu, CoverPublik.com – Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Selatan, Hendry Marulitua, di ruang kerjanya, Rabu (6/8). Pertemuan ini membahas langkah strategis penanganan isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Bengkulu.
Dalam pertemuan tersebut, Wagub Mian menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk terus menekan angka pelanggaran HAM di wilayahnya. Ia menyebut, sinergi antarlembaga merupakan kunci penting dalam menciptakan kondisi sosial yang adil dan inklusif.
“Pemprov Bengkulu di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Helmi Hasan dan saya berkomitmen kuat untuk menurunkan angka pelanggaran HAM hingga ke titik nol persen. Saat ini, permasalahan yang timbul lebih kepada isu transisi kepemimpinan. Namun, insya Allah semuanya tetap kondusif karena Pak Gubernur selalu mengedepankan pendekatan merangkul,” ujar Mian.
Ia menambahkan, isu-isu HAM kini menjadi perhatian serius baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh sebab itu, koordinasi dan kolaborasi antarinstansi sangat dibutuhkan dalam penyelesaiannya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Hendry Marulitua, menyampaikan bahwa pihaknya mendapat mandat dari Presiden untuk memperkuat penegakan HAM, termasuk rencana pembentukan kantor wilayah di setiap provinsi, termasuk Bengkulu.
“Kami mendapat mandat langsung dari Presiden untuk fokus pada penyelesaian isu-isu HAM. Banyak hal yang perlu diperhatikan seperti unjuk rasa, persoalan agraria dan pertanahan. Kami juga telah menerima sinyal dari Komisi III DPR RI agar Kanwil Kemenkumham dibentuk di seluruh provinsi,” ujar Hendry.
Dengan dukungan lintas sektor, Pemprov Bengkulu optimistis dapat terus memperkuat upaya perlindungan HAM dan menjadikan daerah ini lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.
Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © COVERPUBLIK 2025
