Coverpublik.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu sedang mengkaji rencana kerja sama dengan PT Telkom dalam rangka mematuhi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan daerah (pemda). Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah.
Dalam pertemuan tersebut, PT Telkom menawarkan kerja sama dalam bidang penyediaan petugas kebersihan untuk lingkungan Pemprov Bengkulu. Gubernur Rohidin meminta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bengkulu untuk segera mengkaji tawaran tersebut.
“Saya percaya ini adalah tawaran yang positif. Saya juga sudah meminta jajaran Pemprov Bengkulu untuk mempertimbangkan kerja sama ini agar kerja Pemprov Bengkulu dapat dilakukan dengan lebih efisien,” ujar Gubernur Rohidin.
Selain itu, PT Telkom juga menawarkan untuk mengelola gedung-gedung (aset) milik Pemprov Bengkulu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan aset yang dimiliki oleh pemprov.
Presiden Direktur PT Telkom Property, Mohammad Firdaus, juga mengungkapkan bahwa regulasi mengenai tenaga honorer akan dipihakketigakan dan akan diterapkan di seluruh Indonesia. Dia juga mengatakan bahwa konsep mekanisme kerja sama ini akan terus dikaji.
Dalam rencana kerja sama ini, PT Telkom juga menawarkan untuk membantu pemprov dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang ASN yang mewajibkan adanya pengurangan tenaga honorer di lingkungan pemda.
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan dapat membantu pemprov untuk mematuhi aturan tersebut dan tetap mempertahankan tenaga honorer yang masih dibutuhkan.
Rencana kerja sama antara Pemprov Bengkulu dan PT Telkom ini merupakan langkah yang positif dalam mematuhi aturan pemerintah terkait tenaga honorer.
Diharapkan kerja sama ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi kedua belah pihak serta membantu meningkatkan efisiensi kerja di Pemprov Bengulu.
Pewarta: Restu Edi
Editor : Man Saheri
