Bengkulu, CoverPublik.com – Gedung Pelayanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu resmi beroperasi setelah diresmikan pada Selasa pagi (13/1) di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.
Peresmian gedung pelayanan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Bengkulu Mian bersama jajaran Polda Bengkulu dan unsur terkait. Kehadiran gedung baru ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan administrasi kendaraan bermotor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Gedung Pelayanan BPKB Dirlantas Polda Bengkulu dibangun di atas lahan seluas sekitar 2.300 meter persegi. Pembangunan dimulai pada pertengahan Juni 2025 dan rampung pada Desember 2025, dengan fasilitas yang dirancang sesuai standar pelayanan publik.
Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiyono mengatakan pembangunan gedung BPKB tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Bengkulu dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan nyaman kepada masyarakat.
“Insyallah ke depan gedung BPKB ini dapat memberikan pelayanan terbaik dan lebih dekat dengan masyarakat. Pelayanan kita sesuaikan dengan kecepatan, ketepatan, serta didukung fasilitas yang memenuhi standar kenyamanan,” kata Mardiyono.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyampaikan Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan terus mendorong peningkatan pelayanan publik, khususnya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Kantor Samsat.
Untuk memaksimalkan pelayanan tersebut, Pemprov Bengkulu berencana membahas lebih lanjut penerapan layanan One Stop Service yang mengintegrasikan pelayanan BPKB dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam satu lokasi.
“Atas nama Pak Gubernur, kami mengapresiasi apa yang telah disampaikan dan ini menjadi catatan penting. Ketika bertemu langsung dengan Pak Gubernur, akan kita koordinasikan untuk mewujudkan One Stop Service, artinya pelayanan BPKB dan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan di satu tempat,” ujar Mian.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila pelayanan selama ini belum sepenuhnya maksimal. Menurutnya, peningkatan layanan Samsat menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
“Niat baik Pak Gubernur adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apalagi saat ini kita telah membentuk tim optimalisasi pendapatan daerah,” kata Mian menutup pernyataannya.
