Jakarta, CoverPublik.com – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menjadi perbincangan hangat, terutama setelah menghangatnya hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Dalam beberapa kesempatan, Prabowo menunjukkan kedekatannya dengan PDI-P. Saat meresmikan Koperasi Desa Merah Putih pada 21 Juli 2025, Presiden menyebut hubungan antara Partai Gerindra dan PDI-P seperti saudara kandung.
“Ini sebenarnya PDI-P sama Gerindra ini kakak-adik. Tapi karena demokrasi kita dipengaruhi sistem negara barat, jadi tidak bisa dalam satu koalisi semua,” kata Prabowo.
Tak hanya itu, sinyal kedekatan juga terlihat dari pertemuan elite Partai Gerindra, seperti Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang mengunjungi kediaman Megawati.
Pertemuan ini terjadi di tengah isu pengampunan terhadap mantan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang mencuat belakangan ini.
Namun, apakah akan ada reshuffle dalam waktu dekat?
Beberapa menteri menepis hal tersebut. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa Presiden Prabowo masih puas dengan kinerja jajaran menterinya.
“Beliau senang, dan happy dengan kinerja menteri-menterinya,” ucapnya usai sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8).
Senada, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa tidak ada pembahasan reshuffle dalam sidang kabinet tersebut. Namun, ia meminta wartawan menanyakan hal itu langsung ke Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.
“Tadi iya. Tanya Pak Hasan saja. Saya orang partai, jadi nggak etis jawab itu,” ujarnya.
Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menyarankan wartawan bertanya langsung kepada Prabowo. Menurutnya, reshuffle adalah hak prerogatif presiden.
PDI-P Tegaskan Posisi Sebagai Penyeimbang
Di tengah isu reshuffle, PDI Perjuangan menyatakan tidak akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam Kongres VI PDI-P yang digelar Sabtu (2/8), Megawati menegaskan bahwa PDI-P akan mengambil posisi sebagai partai penyeimbang.
“PDI-P tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berpihak pada rakyat, dan bersikap sebagai penyeimbang. Demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” ujar Megawati.
Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno menjelaskan, sikap penyeimbang artinya PDI-P akan mendukung kebijakan pro-rakyat, namun juga akan menyampaikan kritik yang konstruktif.
“Peran ini bukan berburu kekuasaan, tetapi fungsional-transformasional untuk memperkuat demokrasi dan membangun ekonomi nasional,” tegas Hendrawan.
Respons Positif dari Partai Koalisi
Sikap PDI-P sebagai penyeimbang disambut positif partai-partai pendukung pemerintah. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, peran tersebut penting untuk menjaga keseimbangan dan efektivitas pemerintahan.
“Pemerintah juga butuh masukan dari luar, termasuk dari PDI-P, agar program berjalan maksimal,” kata Dasco.
Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno juga menghargai keputusan PDI-P dan mengakui pernah berada dalam posisi serupa.
“Yang baik kita dukung, yang perlu diperbaiki kita kritik secara konstruktif,” ujarnya.
Eddy menambahkan, apabila kelak PDI-P ingin bergabung dengan pemerintahan, pihaknya membuka ruang kerja sama demi mewujudkan target pembangunan nasional.
“Target ekonomi 8 persen tidak mudah. Semakin banyak yang ikut memikul beban ini, tentu akan makin ringan,” ucap Eddy.
Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © COVERPUBLIK 2025
