Jakarta, CoverPublik.com — Komisi IX DPR RI menjadwalkan pemanggilan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin (13/4) untuk membahas pengadaan motor listrik yang digunakan dalam operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan, pihaknya akan mengundang BGN bersama sejumlah instansi terkait guna meminta penjelasan atas kebijakan tersebut.
“Senin besok kami akan mengundang BGN bersama dengan beberapa instansi lain,” ujar Charles di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Ia mengaku terkejut dengan beredarnya video di media sosial yang menampilkan kedatangan puluhan ribu unit motor listrik. Menurut dia, pengadaan tersebut dinilai kurang tepat di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
“Program ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kondisi gizi anak Indonesia sehingga penggunaan anggaran harus fokus untuk tujuan utama itu,” katanya.
Charles juga menyoroti tidak adanya konsultasi dengan DPR sebelum pengadaan dilakukan. Karena itu, BGN dinilai perlu memberikan penjelasan secara terbuka, baik kepada publik maupun legislatif, terkait tujuan dan dasar kebijakan tersebut.
“Kami ingin menanyakan apa urgensinya dan dasar pengadaan itu seperti apa,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana membantah informasi yang menyebut pengadaan motor listrik mencapai 70 ribu unit. Ia menyebut realisasi pengadaan hanya sebanyak 21.801 unit dari rencana awal 25.644 unit.
Dalam keterangan resminya, Dadan menjelaskan pengadaan tersebut telah direncanakan dalam anggaran tahun 2025 dan tercatat dalam rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025.
Ia menambahkan, pengadaan motor listrik merupakan bagian dari dukungan operasional program MBG, khususnya untuk menunjang mobilitas kepala SPPG dalam menjalankan tugas di lapangan.
Meski telah masuk dalam perencanaan anggaran 2025, realisasi administrasi dan keuangan pengadaan dilakukan pada tahun 2026 setelah melalui mekanisme resmi pemerintah.
