Bengkulu, CoverPublik.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bengkulu Mengingat menggelar aksi mimbar bebas di Kota Bengkulu, Selasa (11/11/2025) sore. Aksi yang diikuti sekitar 28 peserta ini menyoroti berbagai persoalan daerah, mulai dari kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), kebijakan pemerintah daerah, hingga penolakan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
Penanggung jawab aksi, Rhizky Pratama Hardiansyah, yang juga merupakan aktivis mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Pahlawan sekaligus mengingatkan pemerintah agar lebih berpihak pada rakyat kecil.
“Aksi ini bukan sekadar memperingati Hari Pahlawan, tapi juga bentuk refleksi atas kondisi rakyat saat ini. Kelangkaan BBM dan kebijakan ekonomi yang tidak berpihak menjadi bukti gagalnya kepemimpinan di daerah,” kata Rhizky di sela aksi.
Dalam orasi yang disampaikan oleh perwakilan organisasi dan kampus, sejumlah tuntutan muncul. Hendra dari OKP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bengkulu menyebut bahwa peringatan Hari Pahlawan tahun ini seharusnya menjadi momentum introspeksi bagi pemerintah.
“Masih banyak malpraktik kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Arti kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Bengkulu,” ujarnya.
Sementara itu, Iqbal dari Universitas Dehasen Bengkulu menegaskan penolakan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
“Tidak layak seorang pemimpin yang menindas rakyat diberi gelar pahlawan. Banyak pelanggaran HAM terjadi pada masa pemerintahannya,” kata Iqbal.
Senada, Restu dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bengkulu juga menyoroti banyaknya aktivis yang ditahan dalam aksi-aksi sebelumnya.
“Kami menolak kriminalisasi terhadap aktivis. Permasalahan pelanggaran HAM dan tambang emas di Kabupaten Seluma akan terus kami kawal,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Reza selaku aktivis pencinta alam menambahkan bahwa investasi pertambangan emas di Seluma berpotensi merusak lingkungan dan ekosistem hutan.
“Hutan Bengkulu sudah banyak dijarah. Tambang emas hanya akan memperparah kerusakan lingkungan tanpa memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Reza.
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Ismail Alibio, juga menilai banyak kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang tidak memiliki prioritas yang jelas.
“Kelangkaan BBM membuat ekonomi rakyat lumpuh. Gubernur Bengkulu harus bertanggung jawab atas situasi ini,” ujarnya.
Aksi yang berlangsung damai ini diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap. Aliansi Bengkulu Mengingat menegaskan akan melanjutkan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar dan konsolidasi yang lebih kuat untuk mengawal isu-isu daerah yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat.
