Seluma, CoverPublik.com — Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Seluma akan menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa, 3 Juni 2025, di halaman Kantor Bupati Seluma.
Aksi ini merupakan bentuk protes atas keterlambatan pembayaran dana penghasilan tetap (siltap) bagi kepala desa, perangkat desa, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang belum dibayarkan selama enam bulan terakhir.
Ketua APDESI Kabupaten Seluma, Alta Harmianto, menyampaikan keresahannya atas kondisi yang dinilai semakin membingungkan dan tidak kunjung menemui kejelasan. Ia menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran dana siltap telah berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan pelayanan di desa.
“Kami sudah enam bulan tidak menerima gaji. Perlu diketahui bahwa kepala desa memiliki banyak turunan tanggung jawab, mulai dari pengurus masjid, linmas, pengurus adat, hingga PKK. Jika mereka tidak menerima haknya, ini akan menjadi bumerang bagi roda pemerintahan desa,” ujar Alta.
Lebih lanjut, Alta menekankan bahwa tuntutan mereka bukan hanya terbatas pada siltap kepala desa, perangkat desa, dan BPD, tetapi juga mencakup seluruh dana yang berkaitan dengan operasional desa. Ia mengingatkan bahwa jika aspirasi mereka tidak ditindaklanjuti, maka APDESI siap melakukan aksi lanjutan, termasuk mogok kerja sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah daerah.
“Kami berharap besok semua hak bisa disalurkan. Jika tidak, kami siap menghentikan aktivitas pelayanan desa hingga ada kejelasan,” tambahnya.
Menanggapi rencana aksi tersebut, Kapolres Seluma AKBP Bonar R.P Pakpahan menyatakan bahwa jajaran Polres siap melakukan pengamanan demi memastikan aksi berlangsung damai.
“Dari APDESI akan melakukan aksi damai, dan kami dari Polres Seluma akan melaksanakan pengamanan untuk menjaga ketertiban selama aksi berlangsung,” ujar Kapolres.
APDESI berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan konkrit dalam menyelesaikan permasalahan ini. Masyarakat Kabupaten Seluma pun turut menaruh harapan agar aksi damai ini dapat menjadi momentum perbaikan sistem pembayaran dana desa ke depan.
Dengan aksi ini, APDESI ingin menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran hak aparatur desa bukan sekadar persoalan administratif, melainkan juga menyangkut stabilitas sosial dan keberlangsungan pelayanan masyarakat di tingkat desa.
Pewarta: Agusian
Editor : Masya Heri
COPYRIGHT © COVERPUBLIK 2025
