Jakarta, CoverPublik.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong agar dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dibangun di sekolah atau di lokasi terdekat. Usulan itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Kepala BKKBN, serta Kepala BPOM di Jakarta, Rabu (1/10).
“Masa tidak ada lokasi sekian puluh meter atau ratus meter di sekolah yang bisa dijadikan dapur? Kalau bisa di sekolah, orang tua murid bisa ikut terlibat mengawasi. Belanja pun bisa dilakukan di pasar sekitar sekolah, sehingga ekonomi rakyat ikut bergerak,” ujar Charles.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai pembangunan dapur MBG di sekolah akan lebih efisien karena makanan dapat langsung disajikan tanpa harus disimpan lama. “Kalau masak langsung di sekolah, kita tidak lagi bicara soal critical temperature. Makanan tidak perlu disimpan lama, sehingga lebih aman,” tambahnya.
Respons Menkes dan BGN
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut masih ada sejumlah kendala teknis. Menurutnya, kondisi sekolah di berbagai daerah berbeda dengan di kota besar.
“Kalau ditaruh di sekolah, tantangannya bisa berlipat. Standarisasi, kualitas gizi, hingga fasilitasnya bisa jadi persoalan. Karena itu, saya serahkan ke Kepala BGN untuk mencari formulasi yang tepat,” jelas Budi.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan menuturkan pihaknya telah membangun dapur MBG di beberapa sekolah, salah satunya di Bogor. Ia juga menyebut konsep SPPG telah diterapkan di pesantren dan akan diperluas ke Sekolah Rakyat binaan Kementerian Sosial.
“Di Bogor sudah ada kantin sekolah yang diubah menjadi SPPG, dikelola langsung oleh pegawai kantin. Mereka melayani kebutuhan sekolah itu sekaligus masyarakat sekitarnya. Di pesantren juga sudah ada, dikelola santri, bahkan mampu memberi makan hingga 1.000 penerima manfaat setiap hari,” ungkap Dadan.
Debat Soal Konsep
Charles menegaskan kembali bahwa usulan yang ia maksud berbeda dengan model yang dipaparkan BGN. “Saya maksudkan satu dapur khusus untuk satu sekolah, melayani kebutuhan murid di sekolah tersebut. Jangan diputar-putar, kita ingin konsep yang jelas,” tegasnya.
Meski sempat terjadi perbedaan pandangan, DPR bersama pemerintah sepakat bahwa program MBG perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Tujuannya agar pemenuhan gizi anak sekolah dapat berjalan maksimal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
