Sekolah Rakyat Jadi Motor Pengentasan Kemiskinan, Pemerintah Siapkan 100 Sekolah hingga Akhir Tahun

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sejak awal kepemimpinannya telah memberi mandat jelas kepada jajaran Kemensos. Foto Istimewa

Jakarta, CoverPublik.com  – Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini tidak berdiri sendiri, melainkan disinergikan dengan Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga oleh berbagai kementerian.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sejak awal kepemimpinannya telah memberi mandat jelas kepada jajaran Kemensos untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 3,1 juta masyarakat dalam kategori miskin ekstrem yang harus dientaskan sebelum tahun 2026, serta 24 juta masyarakat miskin yang ditargetkan turun menjadi di bawah 5 persen pada 2029.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ujar Wamensos, Senin (26/5/2025).

Ia mencontohkan kasus Naila, anak dari keluarga miskin ekstrem di Makassar yang kini mendapat pendidikan melalui Sekolah Rakyat. Berkat koordinasi antara Kemensos dan pemerintah kota, Naila dan keluarganya kini memperoleh akses pendidikan, bantuan sosial, hingga penyelesaian masalah tempat tinggal.

Menurut Wamensos, Kemensos selama ini bekerja di hilir. Namun, Presiden meminta lembaga tersebut mulai berfokus pada pemberdayaan, mendorong masyarakat agar bisa keluar dari kemiskinan secara mandiri. Program seperti PKH dan BPNT menjadi penyangga utama, dengan total anggaran mencapai Rp75 triliun.

Sekolah Rakyat kini menjadi bagian penting dari strategi ini. Sebanyak 65 Sekolah Rakyat siap beroperasi pada Juli 2025, bersamaan dengan tahun ajaran baru. Bangunan sekolah memanfaatkan aset-aset yang sudah dimiliki Kemensos. Target hingga akhir tahun, sebanyak 100 Sekolah Rakyat dapat beroperasi di seluruh Indonesia.

Pemerintah daerah turut dilibatkan dalam pengadaan lahan, akses jalan, air, dan listrik. Lahan harus bebas sengketa, dan kelayakan fasilitas akan dikawal bersama lintas kementerian.

Deputi 1 Kantor Komunikasi Kepresidenan, Isra Ramli, menegaskan pentingnya kerja bersama antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Kesehatan. “Kita tidak hanya membantu, tapi memberdayakan. Sekolah Rakyat adalah ekosistem yang menciptakan multiplier effect bagi keluarga miskin,” pungkasnya.

Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : Masya Heri
COPYRIGHT © COVERPUBLIK 2025