Jakarta, CoverPublik.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang meminta Kementerian Agama segera mengoordinasikan pesantren di berbagai daerah agar dapat menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, jumlah pesantren maupun santri yang telah terlayani program tersebut masih sangat rendah.
“Saat ini persentase pesantren dan santri penerima MBG masih sangat kecil,” kata Nanik saat menerima kunjungan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i di Kantor BGN, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (20/11).
Ia menjelaskan, dari sekitar 11 juta santri di Indonesia, baru sekitar dua persen yang telah menerima manfaat program MBG. “Dari sekitar 11 juta santri dan satu juta pengajar pesantren, baru dua persen saja yang sudah menjadi penerima MBG,” ujarnya.
Nanik menambahkan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX pekan lalu, sejumlah anggota dewan menyoroti banyaknya pesantren besar yang belum memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Banyak pesantren besar dengan jumlah santri lebih dari 4.000 ternyata belum memiliki SPPG,” katanya.
Ia menegaskan kembali arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pesantren sebagai salah satu sasaran utama program MBG. “Pak Prabowo sangat perhatian kepada pesantren, jadi jangan sampai pesantren justru tidak menjadi penerima manfaat,” ujar Nanik. Karena itu, ia meminta Kementerian Agama segera mendata dan mengoordinasikan pesantren, termasuk yang berada di daerah terpencil.
Pemerintah juga telah meminta bank-bank Himbara untuk membantu pembangunan dapur MBG di pesantren wilayah terpencil. “Untuk daerah terpencil, 100 sampai 200 penerima manfaat pun akan dilayani,” tambah Nanik.
Menanggapi hal tersebut, Wamenag Syafi’i menyatakan siap menindaklanjutinya dengan mengumpulkan pesantren dari berbagai daerah agar dapat mengikuti arahan BGN. “Imbauan Bu Waka akan segera saya tindaklanjuti. Saya akan mengundang pesantren agar mendapat arahan BGN sehingga bisa segera menjadi penerima manfaat MBG,” katanya.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pemerintah akan menggelontorkan dana sekitar Rp1,2 triliun per hari untuk pelaksanaan MBG pada 2026. BGN mendapat pagu anggaran sebesar Rp268 triliun dengan cadangan Rp67 triliun, sehingga total anggaran mencapai Rp335 triliun.
“Badan Gizi Nasional akan mengelola anggaran Rp335 triliun untuk menjangkau seluruh penerima manfaat. Tahun depan, InsyaAllah BGN akan menggelontorkan Rp1,2 triliun per hari,” kata Dadan dalam konferensi pers di Jakarta, 19 November.
Anggaran tersebut akan disalurkan langsung kepada SPPG di daerah. Untuk wilayah Jawa, masing-masing SPPG akan mengelola sekitar Rp900 juta per bulan, sementara di Papua angkanya dapat mencapai Rp4 miliar per bulan.
