Jakarta, CoverPublik.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran sebesar Rp113 miliar untuk membayar jasa event organizer (EO) dalam mendukung pelaksanaan programnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan, pelibatan EO merupakan langkah strategis mengingat lembaga tersebut masih berada dalam tahap awal pembentukan sistem dan tata kelola operasional.
“Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional,” kata Dadan dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).
Ia menjelaskan, pada tahap tersebut BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani kegiatan berskala besar secara mandiri.
Menurut Dadan, pelaksanaan acara, kampanye publik, hingga sosialisasi nasional yang kompleks membutuhkan dukungan tenaga profesional yang berpengalaman, seperti EO.
“Penggunaan jasa EO dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstandar, dan tepat waktu,” ujarnya.
Ia menambahkan, EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional.
Selain aspek teknis, pelibatan pihak ketiga juga dinilai membantu penataan administrasi dan keuangan agar lebih sistematis. Proses pengadaan, pembayaran vendor, hingga pelaporan disebut dapat dilakukan secara terpusat.
“Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi secara sistematis,” kata Dadan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kegiatan yang ditangani EO bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional, termasuk bimbingan teknis bagi penjamah makanan guna meningkatkan keamanan pangan.
“EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal,” ujarnya.
Dari sisi efisiensi, penggunaan EO dinilai lebih rasional dibandingkan membentuk tim internal dalam waktu singkat. Pasalnya, pengembangan kapasitas internal membutuhkan proses rekrutmen dan pelatihan yang tidak instan.
“Sementara itu, kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan. EO hadir sebagai solusi jembatan agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu,” kata dia.
Dadan menambahkan, dalam pelaksanaannya EO juga berperan sebagai mitra yang memberikan masukan terkait perencanaan kegiatan, strategi komunikasi, pengelolaan audiens, hingga optimalisasi anggaran.
Meski demikian, ia memastikan BGN tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Seluruh pengeluaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terbuka untuk diawasi.
“Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal,” ujar Dadan.
