KPK Tangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam Operasi Tangkap Tangan di Jawa Timur

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Tiba di KPK Usai Terjaring OTT. (Foto: Istimewa)

Jakarta, CoverPublik.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat (7/11/2025). Informasi mengenai penangkapan tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Jumat malam.

“Benar,” kata Fitroh singkat saat dimintai keterangan.

Fitroh menjelaskan bahwa dalam operasi senyap itu, tim penindakan KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. “Sudah (ditangkap),” ujarnya tanpa merinci lebih lanjut terkait perkara yang tengah ditangani.

Hingga saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan untuk menentukan status hukum mereka. Lembaga antirasuah itu berjanji akan segera memberikan keterangan resmi kepada publik setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan di Gedung Merah Putih, Jakarta.

Sugiri Sancoko merupakan Bupati Ponorogo dua periode. Ia lahir di Ponorogo pada 26 Februari 1971 dan menempuh pendidikan tinggi hingga jenjang pascasarjana di Universitas Dr. Soetomo Surabaya, meraih gelar Magister pada tahun 2014.

Karier politik Sugiri dimulai dari legislatif sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2009–2014, dan kembali dipercaya duduk di kursi DPRD pada periode 2014–2015. Pada Pilkada 2020, ia berhasil memenangkan pemilihan dan dilantik sebagai Bupati Ponorogo untuk masa jabatan 2021–2025.

Kepercayaan publik kembali ia raih dalam Pilkada 2024, yang mengantarkannya memimpin kembali Kabupaten Ponorogo untuk periode kedua, 2025–2030.

KPK belum menyampaikan secara resmi kasus yang melatarbelakangi penangkapan tersebut. Namun, berdasarkan pola umum OTT, lembaga antikorupsi biasanya memiliki bukti awal terkait dugaan tindak pidana suap atau gratifikasi sebelum melakukan tindakan hukum di lapangan.

Masyarakat kini menantikan keterangan resmi KPK untuk mengetahui lebih jauh dugaan praktik korupsi yang menyeret kepala daerah tersebut.