Jakarta, CoverPublik.com– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat alokasi terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Pemerintah menganggarkan Rp335 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat melalui 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi.
Program ini diharapkan menjadi langkah penting dalam memperbaiki gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan serius. Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat, sebanyak 4.000 siswa dilaporkan mengalami keracunan makanan dari program MBG dalam delapan bulan terakhir.
Kondisi tersebut memicu keresahan orang tua, pemerintah daerah, hingga masyarakat luas. Bahkan, sejumlah pemerintah daerah memutuskan menghentikan sementara pelaksanaan program tersebut.
Jika ditelisik, persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran, tetapi juga lemahnya tata kelola. Dalam praktik kesehatan, program lain seperti imunisasi pun belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa daerah belum mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) sehingga memicu munculnya kejadian luar biasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak serta merta menjawab masalah jika tidak diiringi implementasi yang baik. Dibutuhkan know-how atau keterampilan teknis dalam melaksanakan kebijakan, seperti yang ditegaskan dalam konsep deliverology yang diperkenalkan Sir Michael Barber, mantan Ketua UK Prime Minister’s Delivery Unit (PMDU).
Deliverology menekankan perlunya fondasi pelaksanaan program yang kuat. Dalam konteks MBG, ada beberapa langkah penting:
Pertama, membangun unit pelaksana di daerah untuk memastikan performa program berjalan baik. Selama ini, peran pemerintah daerah sering baru terlihat ketika muncul masalah seperti keracunan massal. Padahal, daerah memiliki pengetahuan lokal yang penting untuk mendukung keberhasilan program.
Kedua, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan MBG melalui penyerapan aspirasi dan identifikasi hambatan di lapangan.
Ketiga, menyusun rencana yang realistis. Jika anggaran terlalu besar, pemerintah dapat memprioritaskan wilayah, sasaran, atau jenis makanan tertentu agar lebih tepat guna dan efisien.
Keempat, memperkuat mekanisme pemantauan. Indikator keberhasilan MBG sebaiknya tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari status gizi, kepatuhan prosedur, hingga kualitas rantai distribusi makanan.
Program MBG pada dasarnya patut diapresiasi karena merealisasikan janji politik menjadi kebijakan nyata. Namun, tujuan mulia tersebut hanya bisa tercapai jika pelaksanaannya mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan partisipatif.
Oleh: M. Iqbal Nurmansyah, Dosen kebijakan kesehatan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Pewarta: Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © COVERPUBLIK 2025
